Sabtu , Oktober 31 2020
Home / Advertorial / Penyelesaian Sengketa Cepat: Bawaslu Pesbar Beri Mandat Panwascam
Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Pesbar Abd. Kodrat S, SH.,MH, CM

Penyelesaian Sengketa Cepat: Bawaslu Pesbar Beri Mandat Panwascam

PERSISIR BARAT, (FN) – Setelah adanya penetapan calon Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat pada hari Rabu, 23 september 2020 ini Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat beri Mandat Panwas Kecamatan dalam hal Penyelesaian Sengketa Antar Peserta (PSAP) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Nomor 034/K.LA-12/HK.01.01/IX/2020 tertanggal 23/09/20.

Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Pesbar Abd. Kodrat S, SH.,MH, CM menegaskan, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) salah satu kewenangannya yaitu dapat menyelesaikan sengketa antarpeserta dalam Pilkada Serentak 2020 dengan cara cepat dan dilaksanakan pada hari yang sama. Bila tidak diberikan batas waktu maksimal tiga hari sejak menerima aduan.

Perlu diketahui, Kewenangan Panwascam berdasarkan mandat dalam PSAP diatur dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan Pasal 62 ayat 3. Pada ayat 4 Pasal 62 disebutkan: mandat sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan surat keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi kepada Bawaslu Provinsi.

“Waktu penyelesaian cepat ini diharapkan adanya putusan melalui musyawarah secara cepat dengan waktu pada hari itu juga. dalam Pasal 63 ayat 1, apabila tidak dapat diputus pada hari yang sama, maka diberikan tenggat waktu hingga paling lama tiga Hari terhitung sejak permohonan diajukan” kata kodrat.

PSAP sendiri menggunakan mekanisme musyawarah yang dituangkan formulir model PSP-21. Pasal 64 ayat 13 dinyatakan, apabila kesepakatan musyawarah tak tercapai, maka Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dan memutus PSAP pemilihan. Putusan bersifat mengikat ini kemudian dituangkan dalam formulir model PSP-22 (Pasal 65 ayat 5). (Adv)

Mediafaktanews

About Redaksimediafaktanews

Check Also

Bacalon Wakil Walikota Bandar Lampung Johan Sulaiman Rutin Berolahraga Bulutangkis

BANDAR LAMPUNG – Banyak cara dilakukan bakal calon kepala daerah untuk menjaga kesehatan disela-sela kesibukan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.